ADMINISTRASI KEUANGAN SEBAGAI SUBSISTEM KEBIJAKAN NEGARA

Lasswell dan Kaplan

"Kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, 

nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang  terarah."

Friedrich

"Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, 

sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan 

menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan - kemungkinan 

usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu."

Anderson

"Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku 

atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu."

M Irfan Islamy 

"Fungsi pemerintah sebagai stabilisator, dinamisator, inovator dan akumulator."

Dunn, Barbara N. McLennan (1980) 

Mengklasifikasikan kebijakan publik:

1. Policy designed to improve the level of economic development and rate of economic growth.

2. Policy designed to improve day-to-day living conditions.

3. Policy relating to security in the international area.

Keabsahan (legitimasi) peran pemerintah dalam proses perumusan kebijakan Negara:

1. Pemerintah mempunyai hak yang sah untuk menentukan arah pembangunan nasional sesuai dengan keinginan/aspirasi rakyat.

2. Pemerintah mempunyai cukup infrastruktur (baik lunak maupun keras) yang memungkinkan dirinya mampu mengumpulkan masukan-masukan guna perumusan kebijakan pembangunan nasional.

3. Pemerintah mempunyai kewenangan yang sah untuk menghimpun dana dan daya untuk melaksanakan pembangunan.

4. Pemerintah mempunyai cukup kemampuan dan tanggung jawab untuk menerjemahkan kebutuhan, keinginan, dan tuntutan masyarakat ke dalam rencana-rencana dan program-program pembangunan.

 Kebijakan moneter dan fiskal:

1. Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi, barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Kegiatan mengadakan redistribusi pendapatan atau mentransfer penghasilan.

3. Kegiatan dalam rangka menstabilkan perekonomian, melalui kebijakan moneter dan fiskal.

4. Kegiatan yang mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga standar hidup masyarakat menjadi lebih layak. (Suparmoko, 1986: 20)

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP MODEL SISTEM

Model Sistem dikembangkan David Easton (ilmuwan politik Amerika, 1965) yaitu kebijakan yang dihasilkan pemerintah dipandang sebagai output dari sistem, sedangkan yang menjadi input selain sumbersumber, juga tuntutan-tuntutan dan dukungan-dukungan, termasuk di antaranya lingkungan.

Formulasi sistem politik:

1.  Subsistem masukan (inputs) : terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan - dukungan dan sumber-sumber.

2.  Subsistem proses (with inputs) : proses mengubah masukan menjadi keluaran atau disebut juga proses konversi atau kotak hitam.

3. Subsistem keluaran (outputs) : hasil atau produk dari proses konversi yang berupa keputusan atau kebijakan.

4. Subsistem lingkungan (environment) : faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi sistem politik, seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, keamanan, geografis, dan seterusnya.

5. Subsistem umpan balik (feed back) : dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan, baik yang positif maupun yang negatif, dimanfaatkan oleh sistem politik.

Tujuan penggunaan model:

1. Menyederhanakan dan menjelaskan pemikiran tentang permasalahan dan kebijakan keuangan negara.

2. Mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam masyarakat, berupa sumber-sumber keuangan yang relevan.

3. Menjelaskan tentang fakta atau peristiwa dan hasil-hasil yang mungkin dapat dicapai di bidang keuangan, beserta rekomendasinya.

Drs. Ibnu Syamsi (1994: 36)

"Kebijakan keuangan negara yang perlu dianalisis dengan menggunakan model haruslah mendasarkan diri 

pada kebijakan yang rasional, 

maksudnya kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan 

hasil nilai bersih (net value achievement)."

Net Value Achievement

Semua nilai yang relevan dari masyarakat yang ingin diketahui, 

dan pengorbanan beberapa nilai untuk dibutuhkan bagi suatu kebijakan 

untuk mendapatkan nilai lainnya.

Kebijakan rasional

Kebijakan yang mendasarkan diri pada prinsip efisiensi 

terhadap nilai-nilai sosial, politik dan ekonomi 

yang tidak selalu dapat dinilai dengan uang.

B. ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DALAM KONTEKS MODEL SISTEM

Tiga Elemen Sistem Kebijakan:

1.  Kebijakan publik : Merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (issues areas) keuangan negara terutama ke arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah.

2. Pelaku kebijakan : Individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan masyarakat, organisasi-organisasi profesi, partai-partai politik, badan-badan pemerintah, wakil-wakil rakyat dan analisis kebijakan keuangan negara.

3. Lingkungan kebijakan keuangan negara yang dimaksud adalah suasana tertentu, di mana kejadian-kejadian di sekitar isu kebijakan keuangan negara itu timbul, mempengaruhi dan juga dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik di bidang keuangan negara.

C. PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN TERHADAP ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA

Tingkat kegunaan model sistem:

1. Dimensi-dimensi lingkungan yang menimbulkan tuntutan-tuntutan terhadap sistem keuangan Negara.

2. Ciri-ciri sistem politik yang memungkinkan untuk mengubah tuntutan-tuntutan menjadi kebijakan keuangan Negara.

3. Cara inputs yang berasal dari lingkungan mempengaruhi sistem keuangan Negara.

4. Ciri-ciri sistem politik yang mempengaruhi isi kebijakan keuangan Negara.

5. Proses keterpengaruhan antara inputs dengan kebijakan keuangan negara itu sendiri.

Sumber:

Modul Administrasi Keuangan Universitas Terbuka (Edisi 3)

Penulis : Rahman Mulyawan