PENGELUARAN NEGARA

PENGELUARAN NEGARA

Menurut ahli Dalton, pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat dilihat dari besarnya proporsi pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional bruto (GNP) meskipun ukuran ini bersifat kasar.

Sebab-sebab dari kegiatan pemerintah yang selalu meningkat menurut Suparmoko (1997:26):

1. Adanya perang.
2. Adanya kenaikan tingkat penghasilan dalam masyarakat.
3. Adanya urbanisasi sebagai konsekuensi perkembangan ekonomi.
4. Adanya perkembangan demokrasi.
5. Adanya inefisiensi/pemborosan dan birokrasi.
6. Kondisi negara yang sedang berkembang memerlukan biaya untuk pembangunan.
7. Adanya program kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk panti asuhan, rumah jompo.

Alasan yang menyebabkan pengeluaran negara meningkat menurut Larasati (1994:2.16-2.18):

1. Meningkatnya fungsi pertahanan, keamanan, dan ketertiban.
2. Meningkatnya fungsi kesejahteraan.
3. Meningkatnya fungsi perbankan.
4. Meningkatnya fungsi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya, pengeluaran pemerintah ini mempunyai beberapa ciri:

1. Bersifat exhaustive : Pembelian barang - barang dan jasa – jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun untuk menghasilkan barang lain. Contoh : bahan makanan, bangunan, mesin-mesin atau merupakan pembelian barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri misalnya jasa guru.
2. Bersifat transfer :  Pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin juga kepada negara-negara lain sebagai hadiah (grants).

Dalam membuat kebijakan-kebijakannya pemerintah harus mengarah pada:

1. Keadilan (equity) : Kebijakan pemerintah harus mempunyai akibat yang adil/ tidak berat sebelah.
2. Efisiensi ekonomis (pareto optimality) : Kebijakan pemerintah itu harus memperhatikan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin.
3. Paternalisme : Masyarakat harus menganggap bahwa kebijakan pemerintah itu mengetahui lebih baik dari pada masyarakat.
4. Kebebasan perorangan : Pemerintah harus sekecil mungkin membatasi kebebasan perorangan.

Pedoman bagi pelaksanaan aktivitas pemerintah sehingga dapat mencapai suatu hasil yang maksimal:

1. Menentukan sasaran dari pengeluaran.
2. Membandingkan hasil yang diperoleh apabila kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut dilakukan oleh swasta.

Hakikat pengeluaran Negara:

1. Pengeluaran negara itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Pengeluaran negara itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran di masa yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas (Suparmoko, 1997: 47).

Kategori pengeluaran Negara:

1. Pengeluaran yang self-liquidating : Pemerintah mendapat pembayaran dari masyarakat yang menerima barang/jasa.
2. Pengeluaran yang reproduktif : Menimbulkan keuntungan ekonomis bagi masyarakat.
3. Pengeluaran yang menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat sehingga akhirnya melalui jasa-jasa tersebut dapat menaikkan penghasilan nasional.
4. Pemborosan.
5. Penghematan di masa yang akan datang.

Adam Smith menyatakan bahwa pengeluaran negara itu harus memenuhi 7 canons of government expenditure:

1. Asas Moralita : Terlaksananya fungsi atau tugas pemerintah secara baik (efisien) tergantungpada pejabat-pejabat pemerintah.
2. Asas Nasionalita : Pengeluaran negara itu harus menjunjung kepentingan bangsa, baik itu dalam bidang sosial, kebudayaan, pertahanan atau ekonomi.
3. Asas Kerakyatan : Pengeluaran negara itu harus ditujukan untuk rakyat, dan selalu memperhatikan, melindungi dan menghargai hak-hak dan kewajiban asasinya sehingga tidak mengarah pada free fight liberalism atau totaliterism.
4. Asas Rasionalita : Pengeluaran negara itu harus didasarkan atas penggunaan akal pikiran yang jernih/rasional sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi.
5. Asas Fungsionalita : Pengeluaran pemerintah itu hendaklah dikaji dari landasan hukumnya dan tujuan yang telah ditetapkan.
6. Asas Perkembangan : Pengeluaran pemerintah itu harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
7. Asas Keseimbangan dan Keadilan : Keseimbangan adalah pengeluaran pemerintah itu harus dapat memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk biologis. Keadilan adalah pengeluaran pemerintah itu harus proporsional dan seimbang.

 PENGELUARAN RUTIN

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai kegiatan sehari-hari pemerintah.

5 unsur kelompok pengeluaran rutin:

1. Belanja Pegawai : Pegawai di sini adalah PNS dan ABRI, pensiunan. Pengeluaran untuk belanja pegawai :Gaji/pension, tunjangan beras, uang makan lauk-pauk, lain-lain belanja pegawai dalam negeri, belanja pegawai luar negeri.
2. Belanja Barang : Pengeluaran untuk belanja barang menampung pengeluaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran (seperti pembelian alat-alat tulis, barang cetakan, alat-alat rumah tangga). Secara garis besar, pengeluaran dikategorikan ke dalam belanja barang dalam negeri dan belanja barang luar negeri)
3. Belanja Rutin Daerah : Subsidi daerah otonom. Belanja rutin daerah ini dibagi menjadi belanja pegawai dan belanja nonpegawai.
4. Bunga dan Cicilan Utang
5. Pengeluaran Rutin Lainnya

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, bersifat investasi, dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Bentuk dari pengeluaran pembangunan berupa proyek-proyek fisik (pembangunan jalan, pembangunan jembatan atau pembangunan gedunggedung, dan dapat pula berupa proyek-proyek nonfisik, seperti pendidikan dan penataran.

Pengeluaran pembangunan ini dibagi menjadi berikut ini:

1. Pembiayaan Rupiah : Dana pemerintah yang dipergunakan untuk pengeluaran di dalam negeri dikeluarkan dari sumber dalam negeri yang berupa rupiah murni. Rupiah murni berasal dari tabungan pemerintah ditambah pinjaman program, yaitu bantuan luar negeri yang dirupiahkan.
2. Pembiayaan Proyek : Jumlah pembiayaan proyek pada sisi pengeluaran selalu sama dengan jumlah pinjaman proyek pada sisi penerimaan, sedangkan pembiayaan rupiah adalah merupakan penjumlahan dari pinjaman program dan tabungan pemerintah.

Sumber:

Modul Administrasi Keuangan Universitas Terbuka (Edisi 3)

Penulis : Rahman Mulyawan