ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi, khususnya kebijakan dalam bidang keuangan ditempuh paling tidak melalui 3 kebijakan :

1. moneter;
2. keuangan internasional;
3. fiskal.

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Kebijakan ini mengacu pada keseimbangan dinamis antara uang yang beredar dengan barang dan jasa dalam masyarakat. Kebijakan keuangan internasional adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan perdagangan dan pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini berkaitan erat dengan neraca perdagangan dan pembayaran surplus atau defisit. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja) uang oleh pemerintah. Pemerintah harus melakukan sejumlah pengeluaran untuk mencapai tujuan pembangunan. Guna menutup pengeluaran tersebut, pemerintah harus mencari sumber dana/penerimaan.

Sumber-sumber dana pembangunan untuk Repelita:

1. Tabungan pemerintah.
2. Tabungan masyarakat.
3. Neraca pembayaran internasional dan sumber dana luar negeri.

Tabungan masyarakat adalah bagian dari penghasilan masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Tabungan masyarakat terdiri dari:

1. perusahaan swasta;
2. perusahaan pemerintah;
3. pemerintah daerah;
4. rumah tangga;
5. perorangan;
6. masyarakat lainnya.

Neraca pembayaran internasional adalah neraca pembayaran yang diakibatkan adanya transaksi antarpenduduk di Indonesia dan penduduk di luar negeri.

PRINSIP DAN PERHITUNGAN APBN

APBN disusun atas dasar 3 prinsip :

1. Prinsip berimbang (balance budget). Anggaran berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran. Defisit anggaran ditutup dengan bantuan/pinjaman/utang luar negeri, bukan dengan mencetak uang baru. Dalam APBN, bantuan/pinjaman/utang luar negeri dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan.
2. Prinsip dinamis. Prinsip anggaran dinamis terdiri dari anggaran dinamis absolut dan relatif. Anggaran dinamis absolut meningkatkan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun (peningkatan surplus anggaran rutin) sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Anggaran dinamis secara relatif  membuat semakin kecilnya persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri.
3. Prinsip fungsional Skema Pembiayaan Luar Negeri. Prinsip ini berkaitan erat dengan bantuan luar negeri. Fungsi bantuan luar negeri untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin.

Sumber:

Modul Administrasi Keuangan Universitas Terbuka (Edisi 3)

Penulis : Rahman Mulyawan